Pengangkatan Direktur Utama (Dirut) Badan Usahan Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Timur Agro mendapatkan sorotan dari dua fraksi di DPRD Luwu Timur. Dua fraksi tersebut yakni fraksi PDIP dan Demokrat.
Kedua fraksi tersebut menyoroti pengangkatan Dirut PT Bumi Timur Agro, Nurhaeda yang dinilai catat hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2012 tentang pembentukan BUMD pasal 9 ayat 2.
Pasal itu menjelaskan, pengangkatan pengurus badan usaha, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test yang dilakukan oleh tim Indevenden dengan keputusan Bupati. Itu dilakukan untuk mendapatkan pengurus BUMD yang mempunyai kemampuan profesional dan integritas. Hanya saja, fit and proper test tidak dilakukan.
Ketua fraksi partai Demokrat, Herdinang mengatakan, pengangkatan Dirut PT Bumi Timur Agro tidak sah berdasarkan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, fraksi Demokrat meminta agar pengangkatan Dirut BUMD tersebut segera di tinjau ulang.
“Apapun yang dilakukan dengan mengabaikan regulasi yang ada itu sifatnya ilegal sehingga Fraksi Demokrat meminta agar pengangkatan Dirut BUMD ini ditinjau ulang,” ungkap Herdinang yang juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi I DPRD Luwu Timur.
Menurutnya, upaya yang akan dilakukan oleh fraksi Demokrat adalah meminta keterangan Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler atas pengangkatan Dirut yang tidak sesuai dengan prosedur atau catat hukum. “Kita akan meminta keterangan Bupati soal ini,” ungkap Herdinang.
Ketua Fraksi partai PDI Perjuangan, Pieter Ka’Pe Parrangan menyayangkan pengangkatan Dirut PT Bumi Timur Agro yang tidak sesuai prosedur. Padahal, pengelola dan semua mitra kerja BUMD selama ini dinilai memahami aturan dan sangat profesional.
“Jika benar bahwa itu menyalahi regulasi yang ada, harus ada yang bertanggung jawab dan Dirut ini tidak bisa menjalankan roda BUMD sebelum semuaanya diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Pieter.
Ia pun akan menindaklanjuti persoalan ini ke DPRD dalam waktu dekat ini. “Saya pikir haruslah, jika sehubungan dengan aspek hukum di komisi 1 dan pembiayaan kami di komusi II karena bagaimanapun pertanggungjawaban DPRD ke publik,” ungkapnya.
Dirinya berharap, sebelum program yang direncanakan kedepan termasuk penerbangan perdana yang akan dilakukan tanggal 16 Desember mendatang persoalan legalitas organisasi sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu dengan mematuhi Perda yang ada.
“Saya akan konfirmasi juga ke pimpinan DPRD. Selain itu, bahwa kegiatan ini kan transportasi via udara, seharusnya banyak rukun dan damaiki kan lebih enak, pengelola legetimate atau sah, maskapai senang dan penumpang bahagia,” ungkap Pieter.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bumi Timur Agro, Nurhaeda belum dapat berkomentar banyak. Menurutnya, soal Fit And Proper test bisa ditanyakan ke staf ahli. “Mohon tanyakan staf ahli yah pak, makasih. Sampai ketemu tanggal 16 Desember, jika legal admin ijin pesawat kita sudah lengkap untuk launching perdana,” ungkap Nurhaeda kepada awak media.
Sebelumnya, Dirut PT Bumi Timur Agro dijabat oleh Bakri Madong namun saat ini posisi tersebut telah dijabat oleh Nurhaeda.
