Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Wasuponda dihadiri ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, H. Amran Syam, yang di gelae di Aula Kantor Camat Wasuponda, Rabu (13/02/2019).
Anggota DPRD lainnya yang hadir yakni Iwan Usman, Pieter K. Parrangan, H. Hendra A. Hatta dan Abdul Munir Razak. Selain itu juga hadir Asisten Pemerintahan Dohri Ashari, Camat Wasuponda, Jhoni Patabi, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah, dan OPD lingkup Pemkab Luwu Timur.
Amran mengatakan, DPRD berjuang membawa aspirasi rakyat, dalam prosesnya telah menemui banyak rintangan. Lebih spesifik di wilayah Kecamatan Wasuponda mendapatkan peningkatan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan dari tahun ke tahun.
Dalam APBD Tahun Anggaran 2019, Kecamatan Wasuponda mendapatkan anggaran sebesar Rp.25.215.914.000. Anggaran tersebut meningkat 2 Miliar dari APBD Tahun Anggaran 2017 lalu. DPRD sangat memahami dan merespon keperluan pembangunan yang dihadapi oleh kecamatan yang memiliki 6 Desa di wilayahnya tersebut.
“Lapangan sepakbola Wasuponda ini menjadi saksi masa kecil saya bermain bola. Kenangan itu menjadi semangat kami di DPRD membawa kemajuan wasuponda,” ujar Amran.
Selain itu, pembangunan di sekolah-sekolah, desa-desa, Infrastruktur daerah wisata matabuntu, dan juga pertanian perlu mendapat perhatian. Amran melihat hampir 70% masyarakat Wasuponda bermata pencaharian sebagai petani sehingga sektor pertanian sangat penting bagi masyarakat wasuponda.
“Sama halnya Sorowako yang terganjal wilayah konsesi PT. Vale, persoalan kawasan hutan lindung di wilayah Wasuponda masih menjadi hal yang menghambat pembangunan. Jika tidak dihiraukan maka akan berhadapan dengan hukum,” jelas Amran.
Menghadapi persoalan-persoalan tersebut, DPRD dan Pemda selalu berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan berkoordinasi dengan Kementerian Pusat.
Sementara Musrenbang tingkat Kecamatan di Luwu Timur telah dimulai tanggal 12 dan berakhir 14 Februari 2019 besok. Musrenbang terlaksana berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda, tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. (tom/alp)
