LUWU – Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) Ismail Ishak, segera melaporkan Komisioner Bawaslu Luwu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta. Ismail menyebut, dugaan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu Luwu adalah proses pengangkatan pegawai non PNS. Proses pengangkatan pegawai non PNS, diduga melanggar Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu, nomor 1 tahun 2017.
“Aturan ini dibuat oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, di sana sudah jelas aturan yang mengatur soal prosedur pengangkatan Pegawai non PNS,” kata Ismail Ishak, Kamis 21/03/2019.
Dia menguraikan, pengangkatan pegawai non PNS di Bawaslu Luwu, ujian kompetensinya dilakukan oleh jajaran ketua dan anggota komisioner, sementara dalam aturan Persekjen, diterangkan bahwa ujian kompetensi dilakukan Kepala Sekretariat Kabupaten.
“Apapun alasannya, Bawaslu sudah jelas melabrak Persekjen. Masalah ini berpengaruh pada kredibilitas Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu,” ujarnya.
Selain itu, Ismail juga menyoal pegawai yang diluluskan, rata-rata kerabat dekat komisioner. Menurutnya, itu bukan hal yang kebetulan.
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Luwu, Asriani, tidak membantah, kerabatnya ikut seleksi. Dia beralasan, pendaftaran PPNPNS itu, terbuka untuk umum, sehingga siapa saja boleh mendaftar, selama memenuhi syarat. “Termasuk keluarga kami,” kata Asriani.
Menanggapi pelaksanaan ujian kompetensi yang dilakukan Komisioner Bawaslu, Asriani menyebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Koorsek Provinsi di Makassar.
“Sebelum melaksanakan ujian kompetensi, kami laporkan terlebih dahulu pada Koorsek dan beliau memberikan kewenangan kepada kami,” ujarnya.
Asriani juga mengaku, belum mendapatkan berita soal FP2KEL yang akan melapor ke DKPP.
“Saya belum lihat beritanya,” kata Asriani.
