Paripurna kembali digelar DPRD Luwu Timur, kali ini SIdang Paripurna dalam rangka Laporan Hasil Kerja Pansus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahap I Tahun 2019, sekaligus pembentukan Pansus LHP BPK RI dan Ranperda Tahap II Tahun 2019 di Kantor DPRD, Selasa (18/06/2019).
Ranperda tahap I Tahun 2019 ini tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Juru bicara Pansus H. Hendra Adiputra Hatta mengatakan, pembahasan Ranperda mengalami penambahan struktur dan besaran tarif retribusi.
Hendra menyebutkan, pada aset Pemkab Luwu Timur, antara lain Gudang Rumput Laut I dan II besaran tarif Rp. 60.000.000 pertahunnya, pabrik es kapasitas 5 ton memiliki besaran tarif Rp. 5.000.000 pertahun, sedangkan kapasitas 10-15 ton memiliki besaran tarif Rp. 35.000.000 pertahun, pabrik rumput laut pasi-pasi bertarif Rp. 100.000.000 pertahun.
“Untuk alat uji beton tarif retribusi sebesar Rp. 100.000 per sampel uji, sedangkan core drill mencapai Rp. 7.500.000 per titik,” kata Hendra.
Rununawa Sorowako tarif retribusinya dalam tiap bulan berbeda, tergantung tiap tingkatan lantai, lantai I sebesar Rp. 250.000, lantai II sebesar Rp. 200.000, lantai III sebesar Rp. 150.000 dan lantai IV sebesar Rp. 100.000.
Rusunawa Malili, di lantai I tiap bulannya sebesar Rp. 300.000, lantai II sebesar Rp. 250.000 dan lantai III sebesar Rp. 200.000.
Terakhir, kata Hendra, terdapat penambahan struktur retribusi pada pengujian parameter kualitas lingkungan, antara lain Air Sungai ada 40 parameter, Air Laut ada 46 Parameter, Air Limbah ada 39 Parameter, Air Minum ada 40 Parameter dan Udara ada 12 Parameter. (tom/alp)
