Komisi 3 DPRD Luwu Timur melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Gedung Graha, Jakarta, Rabu (10/07/2019). Kunjungan ini terkait dengan antisipasi dan penanganan pasca bencana banjir yang terjadi beberapa bulan lalu di Luwu Timur.
Berdasarkan data BPBD Pemkab Luwu Timur, daerah yang terkena banjir sebanyak 22 Desa di 6 Kecamatan di Luwu Timur.
Kunker diterima oleh Kepala Seksi Pengorganisasian Posko Subdit Pengendalian Operasi Direktorat Tanggap Darurat BNPB, Agus Sulistiyono.
Hadir Kasubdit Pengendalian Operasi, Dicky Julianto, Anggota Komisi 3 DPRD Luwu Timur, H. Usman Sadik, Andi Endhy B. Shin Go, dan Kabid Kedaruratan dan logistik BPBD Luwu Timur, Junarmi Junta.
Agus mengatakan, salah satu faktor penyebab banjir antara lain cuaca, beberapa wilayah di Indonesia katanya terdampak el nino sehingga mengakibatkan cuaca tak menentu pada masing-masing daerah.
Dirinya mengatakan, selalu berupaya membantu setiap kejadian bencana di daerah. Disamping itu pula, mendorong kepada BPBD untuk selalu menginformasikan kejadian kepada BNPB.
“Kami berkomitmen membantu apabila terjadi bencana di daerah,” kata Agus.
Untuk pemenuhan bantuan tersebut, Agus menyarankan agar selalu berkomunikasi dan memperbarui data terkait bencana kepada pusat pengendalian operasi (pusdalops) BNPB pasca terjadi bencana.
Adapun mengenai ketentuan dana siap pakai, lanjut Agus, sesuai dengan Perban Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Menyatakan bahwa Laporan Kejadian Bencana di daerah harus terinformasikan 3×24 jam ke pusat pengendalian operasi (pusdalops) BNPB.
Anggota DPRD Lutim, H. Usman Sadik mengatakan, Luwu Timur sering mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Hal ini tidak sebanding dengan persiapan menghadapi bencana seperti fasilitas dan peralatan pendukung yang memadai.
“Kemarin daerah kami menghadapi banyak musibah, banjir juga mengakibatkan jembatan terputus, warga kami terisolir,” kata Usman.
Setelah melihat kembali kejadian Bulan Mei lalu, Usman mengatakan, perlu dilakukan penanganan pasca banjir agar tidak berulang.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Lutim, Andi Endhy mengatakan, banjir serentak bersamaan membuat kewalahan Pemerintah daerah. fasilitas dan peralatan yang dimiliki BPBD tidak cukup untuk menangani banjir.
Sebanyak 22 Desa di 6 Kecamatan hampir bersamaan membutuhkan uluran tangan Pemerintah daerah, sementara itu dihadapkan dengan anggaran dana yang terbatas.
“Perahu karet keadaannya sudah banyak tempelan, mudah-mudahan ada support terkait mungkin perbaikan fasilitas dan penambahan peralatan,” ujar Endy. (tom/alp)
