Fraksi partai Demokrat Luwu Timur menilai Unit Layanan Pengadaan (ULP) dinilai merupakan salah satu penyebab rendahnya daya serap APBD di kabupaten Luwu Timur 2016. Soalnya, pihak ULP sangat lamban dalam melakukan proses lelang.
Hal itu disampaikan ketua Fraksi Demokrat, herdinang saat menyampaikan pandangan umum fraksi diruang sidang paripurna DPRD Luwu Timur,Senin (10/10/16)
Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan melakukan penataan kelembagaan ini (ULP) agar dapat bekerja secara maksimal termasuk menempatkan personil yang mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Lembaga ini harus kridibel, bekerja dengan jujur dan transparan sehingga target yang diharapkan dapat tercapai atau seluruh kegiatan dapat dilelang berdasarkan tepat waktu,” ungkapnya.
Ia juga meminta kepada Bupati agar dibuatkan regulasi yang mengatur terkait pengangkatan upah jasa. Jika memungkinkan, tenaga upah jasa dijadikan Pegawai dengan Perjanjian Kontrak sebagaimana diatur dalam undang – undang ASN.
“Hasil reses kami, masyarakat telah menyoroti proyek fisik yang diduga bermasalah seperti pembangunan drainase didesa Tabarano yang dikerjakan CV Pradita Utama, realisasi pekerjaan baru berjalan 10 persen kontraktornya sudah kabur,” ungkapnya.
