LUWU – Meski kembali terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, Abdul Tayyeb, Komisioner KPU Luwu, hanya dijatuhi sanksi berupa teguran keras, bukan pemecatan. Padahal, pelanggaran kode etik ini, bukan pertama kali dilakukan Abdul Tayyeb, pada Pilcaleg periode lalu, Abdul Tayyeb juga diadukan ke DKPP dan dijatuhi sanksi teguran keras.
Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara nomor 151-PKE-DKPP/VI/2019, Rabu (23/10), di Jakarta.
Sidang dengan agenda pembacaan putusan, tidak dihadiri para teradu. Sebagaimana dilansir dari laman resmi DKPP yang telah dibacakan, diputuskan menjatuhkan sanksi berupa teguran keras kepada Abdul Tayyib, komisioner KPU Luwu, dan menjatuhkan peringatan kepada Hasan Sufyan, Adly Aqsha, Muhammad Samsir, dan Abdullah Sappe Ampin Maja, masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Luwu.
Para Teradu diadukan oleh Sul Arrahman, Anggota DPRD Kab. Luwu. Berdasarkan dalil aduannya, Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan intervensi kepada Anggota PPK Kecamatan Bajo, untuk mengulur waktu, agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diputuskan oleh KPU Luwu menjadi kadaluwarsa dan tidak dapat dilaksanakan.
Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, membenarkan putusan tersebut. Dia mengaku tidak menghadiri sidang pembacaan putusan yang digelar Rabu kemarin.
“Ada undangan untuk hadiri sidang, tapi kami sudah konfirmasi tidak hadir, karena bertepatan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,” kata Hasan Sufyan, Kamis 24 Oktober.
Sementara Tayyib, belum dapat dikonfirmasi. Sufyan mengatakan, rekannya itu, masih aktif masuk kantor, setiap hari.
