LUTIM – Bupati Luwu Timur, H. Muhammad Thoriq Husler memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD dalam agenda sidang penyampaian jawaban Bupati Luwu Timur terkait Ranperda pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah TA. 2019 di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (01/07/2020).
Dalam sambutannya, Bupati menyatakan bahwa, setelah mendengarkan secara seksama Pemandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura telah mencerminkan adanya perhatian dan kepedulian serta tanggungjawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif, obyektif dan rasional.
Terkait pandangan fraksi PAN mengenai prioritas belanja pada bidang pendidikan dan kesehatan, disampaikan bahwa pada bidang pendidikan telah dialokasikan belanja sesuai ketentuan Perundang-Undangan yaitu minimal 20% dari total belanja daerah. Di bidang kesehatan telah dialokasikan belanja minimal 10% dari total belanja daerah diluar gaji.
Mengenai pengelolaan dan penataan aset daerah oleh Fraksi PDIP, disampaikan bahwa Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan tata kelola aset yang baik. Terkait pembinaan, pendampingan, dan evaluasi kinerja Pemerintahan desa, ia mengatakan bahwa pembinaan, pendampingan dan evaluasi kinerja telah dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui pendampingan dan pemeriksaan reguler pada semua desa dan mengoptimalkan pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.
Untuk pembangunan kantor Camat Wotu, bahwa hal tersebut akan dikaji dalam perencanaan anggaran mendatang dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah. Hal ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar dan Fraksi Hanura.
Tentang minimnya Alsintan, Husler mengatakan, Pemerintah daerah tetap melakukan upaya pemenuhan Alsintan khususnya mesin tanam dan mesin panen. Dalam tahun 2021 direncanakan penambahan Alsintan mesin panen.
Diakhir sambutannya, Husler menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan kerjasama pihak Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur. (hms/ikp/kominfo)
