Quantcast
HEADLINE TOPIK:
Bupati Lutim Jabat Ketua DPC PDI-P, Ini Tanggapan Sekertaris Golkar Lutim
Minggu,11 April 2021 | 20:04 WITA |

Bupati Luwu Timur, Drs H. Budiman, M.Pd menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kabupaten Luwu Timur masa bakti 2019-2024.

Itu berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P tertanggal 9 April 2021 dengan nomor surat 11.11 C/KPTS-DPC/DPP/4/2021. dan di tandatangani ketua umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Sekertaris DPD Golkar Luwu Timur, H. Andi Zulkarnain ST, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan itu adalah hal biasa.

Meskipun sebelumnya Partai Golkar juga menginginkan Budiman untuk menggantikan posisi Almarhum HM Thorig Husler selaku Ketua Golkar Luwu Timur.

Dia bercerita tentang proses pencalonan dalam pilkada sebelumnya dimana adanya deal-deal (kesepakatan) politik dengan partai tertentu dimana salah satu komitmen adalah menjadi kader partai.

“Setahu saya memang ada komitmen itu pada partai tertentu. Karena saat itu pak haji Husler adalah ketua partai Golkar dan tetap di Golkar sehingga wajarlah kalau wakilnya menjadi kader partai tertentu. namanya juga komunikasi politik” Kata Andi Zul, kepada media ini, Minggu 11/04/2021.

Hanya saja, lanjut Andi Zul, Akan tetapi kondisi menjadi lain karena beliau berpulang Kerahmatullah dimana menurutnya Sebaiknya Pak Budiman menggantikan posisi almarhum sebagai ketua Golkar.

“Hal ini sangat logis dan realistis. Akan tetapi kembali ke pribadi Pak Budiman dalam menentukan akan berlabuh di partai pilihan beliau” Imbuhnya.

Ditanya soal proses pemilihan calon Wakil Bupati pendamping Budiman kedepan, Sekertaris Partai berlogo pohon beringin ini berharap agar semua pihak khususnya legislatif dan partai pamgusunh untuk tidak terburu-buru melaksanakan proses itu.

Menurutnya ini membutuhkan pemikiran panjang dan matang dimana semua pihak harus mengedepankan kepentingan daerah dan masyarakat Tetap harus mengacu kepada kualitas dan keserasi-paduan antara Bupati dan Wakilnya.

“Jangan sampai pihak terkait terburu-buru mengambil keputusan dan memaksakan situasi dan berdampak pada stabilitas pembangunan dan pemerintahan, ujung ujungnya akan melahirkan perpecahan dan kepentingan sehingga masyarakat menjadi korban” Tutupnya. (Rif)

Redaksi menerima komentar terkait berita atau siaran pers yang ditayangkan. Isi komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
loading...