LUWU TIMUR – Pelaksanaan APBD 2021 memang masih ada berbagai macam masalah yang timbul di masyarakat. Salah satunya Kegiatan Fisik yang justru berkaitan dengan produktifitas masyarakat yang tidak dapat berfungsi dengan maksimal sehingga Anggaran yang di keluarkan tidak berbanding lurus dengan peningktan produktifitas masyarakat akibat fasilitas-fasilitas Publik tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Nasdem saat menyampaikan Pendapat Akhirnya terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, di Sidang Paripurna DPRD Lutim, Kamis (14/07/2022).
Menurut Manto, Kualitas Jalan, Kemampuan masyarakat mengakses kebijakan pemerintah secara cepat dan transparan hal ini juga perlu untuk menjadi perhatian kita untuk mendorong gerak ekonomi yang lebih cepat. Subsidi-subsidi yang di gelontorkan oleh pemerintah seyogyanya bisa jatuh di tangan yang tepat sehingga benar-benar bisa membantu memulihkan ekonomi masyarakat kita yang merasakan dampak Covid 19.
“Dunia Investasi dimana diharapkan perputaran Modal yang terjadi akibat Investasi bisa di tahan untuk semaksimal mungkin bisa tetap beredar di Luwu Timur sehingga mampu menjadi Pelumas penggerak perekonomian serta meminimalisir dampak lingkungan yang di timbulkan agar tidak menimbulkan beban yang lebih besar kepada daerah di masa mendatang,” imbuh Irmanto.
Terakhir, Ia menyampaikan beberap masukan untuk beberapa dinas :
1. Dinas Koperindag dan UKM diharapkan perlu penanganan secara serius terhadap pengelolaan pasar agar dapat berfungsi dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Terkait hal ini kami merekomendasikan agar dibentuk UPTD Pasar untuk mengatur dan memfungsikan pasar yang ada.
2. Kadis Perhubungan perlu diberikan perhatian dan koordinasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pengelolaan terutama di pusat-pusat konsentrasi keglatan kegiatan masyarakat agar meminimalisir terjadinya pungli.
3. Dinas Perikanan dan Kelautan belum makslmal dalam memanfaatkan potensi Perikanan dan Kelautan. Kami dari Fraksi Partai Nasdem mendorong inovasi – inovasi untuk pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan terkhusus terhadap pemasaran hasil – hasil masyarakat di sektor tersebut sehingga bisa menjadi salah satu sektor penghasilan masyarakat dan di perlukan pula solusi dalam penanganan kegiatankegiatan yang dapat merusak potansi Perikanan dan Kelautan seperti Peracunan dan pemboman ikan.
“Terlepas dari beberapa point masukan kami di atas serta sebagai bentuk Penghargaan dan apresiasi kami terhadap respon pemerintah yang sangat baik maka kami merasa memang perlu untuk melakukan percepatan dan melanjutkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 untuk dilanjutkan hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tandas Irmanto Hafid. (*)
