Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat dengan aktif mengikuti Zoom Meeting Desk Pengisian E-SPM yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Rabu (04/06/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk optimalisasi input data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Triwulan I Tahun 2025 melalui aplikasi E-SPM.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Luwu Timur, Aini Endis Anrika, bersama Analis Kebijakan Romis Patabang dan perwakilan sejumlah OPD, hadir mewakili Luwu Timur dalam sesi daring ini yang menjadi forum strategis antara pusat dan daerah.
Dalam arahannya, narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Benjamin Sibarani, menekankan bahwa keberhasilan daerah dalam memenuhi SPM tak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada kualitas pelaporan digital melalui sistem E-SPM.
“Data yang diinput harus akurat, lengkap, dan valid, karena itu akan menjadi dasar evaluasi kinerja dan kebijakan pusat kepada daerah,” tegas Benjamin.
Zoom Desk ini dirancang sebagai ruang konsultasi teknis sekaligus penguatan kapasitas SDM pemerintah daerah.
Melalui dialog interaktif, peserta dari seluruh Indonesia menyampaikan berbagai kendala, mulai dari sinkronisasi data antar-OPD, hingga teknis pengoperasian dashboard E-SPM.
Dari data Kemendagri, tingkat partisipasi penginputan E-SPM Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan progres menggembirakan, 94,74% untuk tingkat provinsi, 92,79% kabupaten, dan 100% kota. Angka ini menjadi indikator kuat bahwa digitalisasi birokrasi mulai menemukan momentumnya di berbagai level pemerintahan.
Luwu Timur sendiri menilai platform E-SPM sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola berbasis data, khususnya dalam layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dengan integrasi yang baik, proses pengambilan keputusan akan semakin terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berkomitmen menyelesaikan input E-SPM secara lengkap dan tepat waktu, sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kualitas layanan dasar yang menjadi hak warga,” ujar Aini Endis usai kegiatan.
Sejumlah topik kunci yang dibahas dalam desk ini antara lain mekanisme pelaporan SPM untuk urusan wajib, pemanfaatan dashboard E-SPM dalam monitoring kinerja daerah, serta strategi peningkatan capaian indikator SPM sepanjang 2025.
