LUWURAYA.COM — Anggota DPRD Luwu Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV tidak hanya mendengar aspirasi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Tomoni serta Tomoni Timur. Mereka juga turun melihat langsung sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan dalam forum monitoring.
Monitoring berlangsung Selasa (1/9/2026), dengan pusat kegiatan di Gedung Serbaguna Kecamatan Tomoni Timur. Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan DPRD sebelum membahas Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Lima anggota DPRD Dapil IV yang hadir yakni Wahidin, Sukasman, Ambrosius Boraallo, Dwi Heryanto, dan Suwati.
Tidak Berhenti pada Forum Aspirasi
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kecamatan Tomoni Timur dan Kecamatan Tomoni menyampaikan berbagai kebutuhan wilayah.
Aspirasi mencakup sejumlah sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga kebutuhan sosial dan keagamaan.
Pembahasan berlangsung dua arah. Setelah menerima usulan, anggota DPRD memberikan tanggapan mengenai persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Namun, agenda DPRD tidak berhenti di ruang pertemuan. Anggota Dapil IV juga melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah kebutuhan yang disampaikan.
Langkah tersebut memberi kesempatan kepada anggota DPRD untuk melihat kondisi faktual di wilayah. Dengan demikian, usulan yang dibahas tidak hanya berdasarkan penyampaian dalam forum, tetapi juga dapat dibandingkan dengan kondisi di lapangan.
Menjadi Bahan Menentukan Prioritas
Hasil monitoring selanjutnya menjadi bahan DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Kebutuhan yang disampaikan masyarakat dan pemerintah wilayah perlu dilihat berdasarkan kondisi serta prioritas pembangunan daerah. Karena itu, peninjauan lapangan menjadi bagian penting untuk memahami persoalan yang membutuhkan perhatian anggaran.
Forum tersebut juga mempertemukan DPRD dengan kepala desa, kepala sekolah, anggota BPD, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Keterlibatan berbagai unsur membuat aspirasi yang dihimpun tidak hanya berasal dari pemerintah kecamatan. Kebutuhan pelayanan dan pembangunan dapat disampaikan dari berbagai kelompok yang bersentuhan langsung dengan kondisi wilayah.
Bagi pemerintah kecamatan, monitoring tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kondisi faktual sekaligus memperkuat komunikasi dengan DPRD.
Masukan yang dihimpun diharapkan tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pada Perubahan APBD 2026.
Monitoring Dapil IV kemudian dijadwalkan berlanjut di Kecamatan Mangkutana pada Rabu (2/9/2026), dengan agenda pertemuan dan peninjauan lapangan.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
