Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan berarti pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bebas dari temuan. Karena itu, setiap rekomendasi hasil pemeriksaan tetap harus menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, saat menerima kunjungan kerja dan konsultasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI DPRD Kabupaten Tana Toraja di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Selasa (28/7/2026).
Menurut Ober, masih banyak masyarakat yang menganggap opini WTP sebagai tanda tidak adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Padahal, opini tersebut menunjukkan laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, sementara rekomendasi atas temuan pemeriksaan tetap harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Opini WTP menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, itu bukan berarti tidak ada temuan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti,” kata Ober Datte.
Ia menegaskan, tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Peran pengawasan DPRD juga diperlukan untuk memastikan setiap rekomendasi benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Pengawasan Jadi Bagian Perbaikan Tata Kelola
Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi antara DPRD Luwu Timur dan Panitia Khusus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Tana Toraja yang membahas penguatan fungsi pengawasan serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK.
Rombongan DPRD Tana Toraja dipimpin Ketua Pansus LHP BPK RI, Semuel Pali Tandi Rerung. Mereka diterima Ketua DPRD Luwu Timur Ober Datte bersama Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur Harisah Suharjo, Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Luwu Timur Muhammad Nur, Sekretaris DPRD Alamsyah Perkesi, serta jajaran Sekretariat DPRD.
Dalam kesempatan itu, Semuel mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah tiga kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK. Meski demikian, menurutnya, pemerintah daerah tetap berkomitmen terus menyempurnakan tata kelola keuangan.
“Kami tetap berkomitmen melakukan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI Tahun 2025 nantinya akan menjadi catatan dan rekomendasi DPRD,” ujar Semuel.
Ober berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang bertukar pengalaman, tetapi juga memperkuat sinergi antarlembaga legislatif dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, pengawasan yang efektif dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan bagian penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan transparan.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
