Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mulai turun ke lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kabupaten Luwu Timur. Di tengah pendataan tersebut, BPS mengajak masyarakat berpartisipasi aktif sekaligus mengenali ciri-ciri petugas resmi agar tidak tertipu oknum yang mengatasnamakan kegiatan sensus.
BPS Kabupaten Luwu Timur mengawali Sensus Ekonomi 2026 dengan mendata Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di kediamannya di Malili, Senin (22/6/2026).
Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, memimpin pendataan bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Luwu Timur, Andi Tabacina Akhmad.
Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa petugas sensus akan mulai mendatangi rumah warga maupun pelaku usaha. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri petugas resmi agar tidak mudah tertipu oleh oknum yang mengaku sebagai petugas BPS.
Bupati Ajak Warga Berikan Data yang Benar
Dalam pendataan tersebut, Irwan Bachri Syam menjawab sejumlah pertanyaan sebagai kepala rumah tangga sekaligus responden Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi pelaksanaan sensus dan menilai data survei akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
“Saya menyampaikan terima kasih dan harapan semoga kegiatan ini dapat menghasilkan data yang akurat, baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi masukan penting untuk menyusun program, kebijakan, serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur,” ujarnya.
Irwan juga mengajak masyarakat menyambut baik kehadiran petugas sensus dan memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.
Menurutnya, partisipasi masyarakat akan membantu menghasilkan data berkualitas yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kenali Ciri Petugas Sensus BPS yang Resmi
Di tengah pelaksanaan pendataan, masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya pihak yang mengatasnamakan petugas sensus.
BPS mengingatkan bahwa petugas resmi selalu membawa kartu identitas yang memuat nama, foto, nomor identitas, logo BPS, serta masa berlaku. Masyarakat juga berhak meminta petugas menunjukkan surat tugas sebelum proses pendataan.
Petugas resmi juga tidak pernah meminta uang administrasi maupun pungutan dalam bentuk apa pun selama pelaksanaan sensus.
Selain itu, petugas BPS tidak akan meminta PIN ATM, password mobile banking, kode OTP, nomor kartu kredit, maupun data rekening untuk kepentingan transaksi. Informasi tersebut bukan bagian dari proses pendataan.
Pertanyaan yang diajukan petugas hanya berkaitan dengan kebutuhan sensus atau survei sesuai kuesioner resmi BPS.
Jangan Ragu Meminta Identitas Petugas
Masyarakat tidak perlu merasa sungkan meminta kartu identitas maupun surat tugas kepada petugas yang datang.
Langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian untuk memastikan bahwa pendataan benar-benar oleh petugas resmi.
Apabila masih memiliki keraguan, masyarakat dapat menghubungi kantor BPS Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan verifikasi. Jika menemukan dugaan penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus, masyarakat juga dapat segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
Dengan mengenali ciri-ciri petugas resmi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 secara aman. Di sisi lain, data yang diberikan secara benar akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat Luwu Timur.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

