LUWU TIMUR – Fraksi Hanura melalui Juru Bicaranya Rully Heryawan menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian dari kata akhir fraksi terkait Pendapat Akhir Fraksi Hanura Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2023 Dan 2 (Dua) Buah Rancangan Perda Tahap II Tahun 2022.
Catatan tersebut disampaikannya pada Sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2 (dua) Buah Ranperda Tahap II Tahun 2022 yang dirangkaikan dengan Penetapan Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun Anggaran 2023, Selasa (22/11/2022).
Catatan tersebut sebagai Berikut:
1. Fraksi Hanura mendorong percepatan diterbitkan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pemerintah harus melakukan percepatan penetapan Perda tentang penanaman modal, Karena ini memuat tentang tata kelola perusahaan yang balk, tentang tanggung jawab sosial perusahaan, tentang penggunaan tenaga kerja lokal, dan para investor membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada BKPM dan Pemerintah Daerah, dan melakukan kegiatannya sesuai tatang ruang daerah, sehingga pemerintah daerah lebih mudah mengontrol para insvestor yang ada di Luwu Timur dan Pemerintah Daerah akan memberikan insentif kepada para investor yang menjalangkan usahanya sesuai aturan dan mekanisme perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Pemerintah untuk segera menetapkan Perda tentang Sistim Pengelolaan Air Limbah Domesti, ini penting didalam mengatur Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik sedini mungkin, sebelum jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur semakin padat, sehingga kesulitan mengatur Sistim Pengelolaan kerumah-rumah warga. Selain itu pentingnya Stake Holder terkait dalam rangka mengsosialisasikan kepada masyarakat secara aktif, peraturan ini dengan harapan masyarakat juga dapat memahami betul danpak dari lahirnya Perda ini, dan yang sangat penting adaiah dapat menjaga lingkungan terkait dampak dari hasil Pengelolaan Air Limbah Domestik nantinya.
“Semua yang telah disampaikan dalam poin-poin diatas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Sebagaimana bentuk respon Fraksi Hanura, baik berupa pendapat, maupun saran yang telah disampaikan dalam pendapat akhir fraksi ini. Semoga dapat dianggap sebagai upaya untuk menambah kesempurnaan Rancangan APBD TA. 2023 dan Ranperda tahap II Tahun 2022 (Ranperda Penanaman Modal dan Ranperda Sistim Pengelolaan Air Limbah Domestik) Kabupaten Luwu Timur,” tandas Rully. (*)
