Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan sampah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) yang digelar di Aula Bapperida, Kamis (31/07/2025).
Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut dari sosialisasi dan pemenuhan Readiness Criteria untuk mendapatkan hibah berbasis kinerja (Performance Based Grants/PBG) dari World Bank, khususnya di sektor Solid Waste Management (SWM) atau pengelolaan sampah padat.
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Pembangunan Setda Lutim, Rapiuddin Tahir, dan dihadiri oleh para Kepala OPD teknis serta seluruh Camat se-Kabupaten Luwu Timur.
“Dengan masuknya Luwu Timur sebagai salah satu dari 30 kabupaten/kota di Indonesia yang akan didukung hibah LSDP, ini menjadi peluang besar untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan,” ujar Rapiuddin.
Dia menambahkan, melalui program ini, pengelolaan sampah tidak hanya menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Sampah dapat bernilai jual dan menjadi sumber pendapatan jika dikelola dengan benar,” lanjutnya.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah persiapan lahan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) di setiap kecamatan yang akan dibantu oleh camat, sementara pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Rakor ini juga terhubung secara daring dengan Riza, pendamping TPS 3R dari Banyumas, yang menjelaskan bahwa TPS 3R adalah fasilitas pengolahan, bukan tempat pembuangan.
“Estimasi biaya pembangunan TPS 3R antara Rp600 juta hingga Rp800 juta, sementara program LSDP secara keseluruhan membutuhkan dana sekitar Rp3,5 hingga Rp5 miliar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian SDA Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur Bapperida Lutim, Mujahid Saleh, menegaskan pentingnya lokasi TPS 3R yang dekat dengan pemukiman agar lebih efektif dalam pengumpulan dan pengolahan sampah warga.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah dan camat, terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), untuk lebih proaktif mendukung program LSDP.
“Kita ingin pastikan program ini bukan sekadar wacana, tapi benar-benar jalan di lapangan. Ini soal masa depan lingkungan kita,” tutup Mujahid.
