Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang pertama Tahun 2017/ 2018 digelar DPRD Luwu Timur. Paripurna dilaksanakan di Ruang Banggar Kantor DPRD Luwu Timur. Senin (6/11/2017).
Dasar penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses tertuang dalam Keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2017 Tanggal 17 Oktober 2017 tentang pelaksanaan reses perseorangan masa sidang I tahun sidang 2017/ 2018.
Dalam penyampaian laporan hasil pelaksanaan reses perseorangan dibagi menjadi per daerah pemilihan (dapil). ada 4 wilayah dapil di Luwu Timur. Dapil I mencangkup wilayah Kec Malili dan Angkona, Dapil II mencangkup wilayah Kec Nuha, Wasuponda dan Towuti, Dapil III mencangkup wilayah Kec Wotu dan Burau, dan terakhir Dapil IV mencangkup wilayah Kec. Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur dan Kalaena.
Juru Bicara dapil I Kec Malili dan Angkona dibacakan oleh Anggota DPRD Najamuddin. Sebanyak 123 usulan berhasil diserap dari reses perseorangan anggota DPRD dapil I. Najamuddin menjelaskan tujuan reses perseorangan adalah untuk memperoleh informasi, saran dan menyerap aspirasi dari masyarakat.
Herdinang selaku Juru Bicara dapil II Kec Nuha, Towuti dan Wasuponda mengatakan ada sebanyak 225 usulan berhasil diserap dari reses perseorangan anggota DPRD dapil II. dirinya berharap hasil reses ditindaklanjuti sehingga menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah.
“hasil reses ini menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pokok Belanja Daerah (APBD) Luwu Timur sesuai dengan aturan yang berlaku.” ucapnya.
Juru bicara dapil III kec Wotu dan Burau dibacakan oleh anggota DPRD Juddin Sira. ada 70 usulan dari masyarakat dari dapil III yang diserap oleh anggota DPRD dari dapil dimaksud. sedangkan Anggota DPRD dari dapil IV yang dibacakan oleh anggota DPRD Suwandi Sujito menerima sebanyak 105 usulan.
Paripurna ini dihadiri oleh segenap Anggota DPRD beserta Undangan. Bupati Luwu Timur HM Thorig Husler, Ketua DPRD H Amran Syam, Kajari Lutim Yohanes Avilla, Sekda Bahri Suli, Asisten lingkup pemkab, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat, Kades, dan Pers.
