Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar sidang paripurna pemandangan umum fraksi terhadap lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (07/07/14) hari ini.
Pemandangan umum fraksi ini dihadiri, Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, Wakil Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, Ketua DPRD Lutim, Sukman Sadike dan wakil ketua DPRD, Andi Makkarateng.
Sementara lima Ranperda ini diantaranya, Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2013, Ranperda tentang izin usaha jasa konstruksi, Ranperda tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Ranperda tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
Dalam rapat tersebut, Juru bicara fraksi Golkar, Rahman Sanusi mengatakan secara umum secara umum pendapatan daerah tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp871.213.450.782 miliar dengan realisasi sebesar Rp842.910.150.819 atau sebesar 96,75 persen seperti, pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp146.757.195.816 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp126.468.298.003 miliar atau sebesar 86,18 persen.
“Dari pendapatan diatas, terdiri dari pajak daerah Rp79.350.458.504 miliar, retribusi daerah Rp18.321.764.635 miliar, hasil pengelolaan Rp6.402.945.760 dan lalin-lain PAD Rp22.393.129.103 miliar yang sah,” ungkap Rahman.
Menurut Rahman, untuk dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp527.291.716.270 miliar terealisasi sebesar Rp525.871.390.028 atau sebesar Rp98,97 persen.
“Bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak Rp75.987.139.028, dana alokasi umum Rp410.974.651.000 dan dana alokasi khusus Rp38.909.600.000,” ungkap Rahman.
Sementara itu, ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Andi Amal Fahri mengatakan target pendapatan tahun anggaran 2013 yakni sebesar Rp871,213 miliar dan yang terealisasi hanya sebesar Rp842,9 miliar atau sebesar 96,75 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efesien dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan lebih pro-aktif dalam menggali sumber pendapatan.
“Belanja daerah diukur tidak saja dari sisi efesiensi akan tetapi juga dari sisi efektifitas, akuntabilitas yang berorientasi pada hasil profesionalitas, proporsionalitas dan transparansi. Sementara dari segi pembiayaan, salah satu pos penganggaran daerah yang sangat besar pengaruhnya terhadap APBD tahun 2013 adalah pembiayaan khususnya Silpa yang cukup besar mencapai angka Rp176,944 miliar,” ungkap Fahri.(*)
