Sejumlah tokoh pemuda masyarakat Luwu Utara menyanyangkan kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutra, melihat koflik yang hampir sebulan terjadi antara dua Desa dan sampai hari ini belum juga mengambil tindakan.
Supriadi, Salah satu tokoh pemuda Lutra mengatakan, harusnya pemerintah sudah tampil di tengah masyarakat yang sudah sebulan ini terjadi konflik antar desa ini bahkan sudah masuk antara Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Luwu Utara. pihak kepolisian mulai mengalami kesulitan menangani konflik yang terjadi di perbatasan tersebut yang terjadi pada Sabtu (6/9/14).
Bupati Lutra seharusnya menjalankan fungsi penanganan gangguan keamanan dalam Negeri secara terukur sehingga tidak ada kesan pembiaran dan konflik bisa di minimalisir, kalau kejadian tetap berlangsung lebih lama bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat Lutra.
Apa lagi, menurut Supriadi, perhatian Pemda selama ini melihat konflik di perbatasan seakan- akan menutup mata, belum ada tindakan jelas dan pasti yang pemerintah lakukan dalam menangani konflik antar dua Desa berlainan Kabupaten ini. seharusnya Pemda sudah mengambil sikap dalam penanganan konflik jangan hanya berdiam diri dan seakan akan menutup mata.
Sementara Untuk anggota DPRD ini merupakan pekerjaan rumah bagi angota DPRD yang baru di lantik. Kami menyayangkan kedua pemerintah daerah ini belum mengambil tindakan pasti dan jelas untuk mencari akar permasalahan dari konflik yang terjadi tersebut.
“Masalah miras yang katanya menjadi salah satu pemicu konflik, dengan keluarnya perda miras, namun sampai hari ini belum ada hasil yang dihasilkan, seharusnya pemerintah melibatkan semua unsur yang ada di lingkup pemerintahan kabupaten Lutra dan unsur muspida serta aparat kecamatan dan desa serta lapisan masyarakat untuk ambil andil dalam penanganan konflik yang terjadi,” kata Supriadi.
