Target skor mutu konsumsi pangan pemerintah secara nasional sampai tahun 2019 adalah 92,5. Salah satu indikator penilaian skor adalah melalui survei Pola Pangan Harapan (PPH).
Nah, bagaimana di Kabupaten Luwu Utara? Ternyata untuk tahun 2014, skor PPH di Luwu Utara sudah mencapai angka 79,5. Skor tersebut dikategorikan tinggi karena skor itu lebih tinggi dari skor PPH secara nasional pada tahun 2009, yaitu 75,7.
Menurut Kepala Sub Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Wahidah Arafah, bahwa skor PPH di Luwu Utara sudah cukup tinggi.
Angka 79,5, kata Wahidah, adalah skor yang lumayan tinggi bila dibanding daerah lain. Bahkan katanya, ada di daerah lain yang belum mampu menyentuh skor di atas 60.
“79,5 adalah skor PPH yang cukup tinggi. Ini menandakan bahwa keragaman konsumsi pangan di sini sudah cukup baik. Dan itu artinya bahwa kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) sudah lumayan tinggi juga,” ujar Wahidah dalam acara Apresiasi Pola Pangan Harapan yang digelar Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3), Kamis (30/7/15).
Wahidah menambahkan, untuk meingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola B2SA ini, dibutuhkan sosialisasi yang lebih intens lagi di masyarakat.
“Skor 79,5 jelas mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan urgensi pola B2SA sudah cukup tinggi.
Namun, tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang skor PPH akan mengalami yang namanya fluktuasi. Olehnya itu, untuk mengantisipasi agar skor tetap terjaga dan bisa meningkat, dibutuhkan sosialisasi secara berkesinambungan,” ujar Wahidah.
Sebelumnya, Kepala BKP3, Marthina Simon, dalam sambutan pembukanya menghimbau kepada PPL yang ditugaskan melakukan survei PPH di lapangan agar bersungguh-sungguh dalam bekerja.
“Tidak mudah memang, dibutuhkan fisik yang prima, serta energi ekstra karena kita menghadapi banyak karakter masyarakat di lapangan. 10 KK yang menjadi sampel di tiap-tiap desa sudah merupakan tantangan tersendiri bagi PPL. Jadi, silahkan PPL berimprove di lapangan dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang ada,” imbau Marthina.
Dari 12 kecamatan yang ada di Lutra, sebanyak sembilan kecamatan yang dijadikan sampel. Dari tiap kecamatan dipilih beberapa desa yang dijadikan sampel berikutnya.
Semua desa yang dijadikan sampel di mana masing-masing desa dipilih 10 KK akan dikunjungi langsung para petugas, di mana petugas yang akan melakukan survei PPH adalah para PPL di wilayah binaannya masing-masing.
