Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur urung melaporkan Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2016 padahal jangka waktu pembahasan yang telah diagendakan badan musyawarah (Banmus) sebelumnya telah selesai.
Menurut jadwal Banmus DPRD Luwu Timur sedianya menggelar paripurna dalam rangka penyampaian laporan banggar hasil pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2016 sekaligus penandatanganan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD pada hari ini Senin (28/8/2017). Sehingga perlu direschedule atau dijadwal ulang paripurna dimaksud melalui rapat banmus kembali.
Dalam sidang Banmus. Wakil Ketua I DPRD Lutim, HM. Siddiq mengatakan penundaan ini dikarenakan banggar masih menunggu hasil rekonsiliasi Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Selatan. Hasil rekonsiliasi nantinya juga merupakan bagian dari Laporan Banggar yang akan dibacakan secara resmi dalam Sidang Paripurna DPRD.
“Besok Selasa (29/8/2017) InsyaAllah BPKP akan tiba di Malili, dan mulai merekonsiliasi, kita tunggu hasilnya” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut. Pelapor Banggar, Herdinang mengatakan hasil rekonsiliasi BPKP merupakan bagian dari rekomendasi banggar, sehingga dipandang penting sebagai dasar persetujuan bersama.
Dukungan langkah Banggar disampaikan pula oleh Anggota Fraksi Gerindra, Sarkawi A. Hamid. Dia menegaskan bahwa sangat mendukung langkah yang diambil Banggar dan mendukung banmus menjadwal ulang paripurna.
“kami mengapresiasi keputusan Banggar,” jelasnya.
Hasil Keputusan Banmus terkait reschedule paripurna merinci, Banggar akan melaporkan hasilnya pada Senin (4/9/2017) pekan depan. Banmus berharap hasil rekonsiliasi BPKP dapat diselesaikan sebelum akhir bulan Agustus 2017.
