Mobilitas dan keberadaan orang asing di era globalisasi meruakan keniscayaan dan membutuhkan sistem pengawasan dan koordinasi yang terpadu dalam rangka menjaga kepentingan negara dan bangsa oleh instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas III Palopo mengadakan rapat koordinasi tim pengawasan orang asing (Timpora) Di Aula Sasana Praja Kantor Bupati, Selasa (28/11/2017).
Pertemuan ini dimaksudkan dalam rangka penguatan pengkoordinasi, keterpaduan, penyelarasan tugas dan fungsi, serta pertukaran informasi dan data sejauh mana perkembangan pengawasan orang asing dilakukan. Disamping itu, Timpora juga dapat menjadi wadah komunikasi antar aparat pemerintah untuk menyatukan persepsi antar insransi sebagai upayah bersama dalam rangka pengawasan orang asing.
Prinsip dari Timpora sendiri adalah melakukan hubungan kerja dilingkungan tim pengawasan orang asing didasarkan atas prinsip kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan dan kemitraan.
Kepala Kantor Imigrasi Palopo, Samuel Toba mengatakan koordinasi tim pengawasan orang asing dilakukan tanpa mengurangi tugas, fungsi dan wewenang masing-masing badan/Instansi.
Rapat berkala ini, kata Samuel hanya untuk sharing informasi, permasalahan, invetarisasi dan memecahkan permasalahan serta mencari solusi terkait keberadaan orang asing agar penanganan kasus-kasus orang asing yang memerlukan kerjasama semua pihak dapat selesaikan dan ditetapkan sesuai standar operasional prosedurnya.
Menurutnya sesuai permendagri Nomor 49 dan 50 tahun 2010 menyatakan bahwa pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing dalam wilayah kabupaten menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten /kota, dengan tetap mengutamakan koordinasi yang bersifat konsultif.
Mewakili Bupati, Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian, H.Firnandus berharap melalui rakor ini dapat menyatukan persepsi, meningkatkan koordinasi, membangun komunikasi dan saling membagi informasi demi keamanan daerah serta keamanan dan kenyamanan orang asing yang berkunjung ke Indonesia, utamanya Kabupaten Luwu Timur.
“orang asing yang masuk ke suatu negara atau daerah memerlukan pelayananbdan pengawasan yang prima guna mendapatkan mamfaat yang positif untuk kepentingan masyarakat,bangsa dan negara” tambahnya.
“saya menaruh harapan besar bahwa koordinasi yang dilakukan dengan Tim Pora dapat berjalan efektif, dengan tetap mengutamakan prinsip koordinasi yang juga tertuang dalam beberapa prefensi kelembagaan dalam pembentukan dan pelaksanaan tim koordinasi pengawasan orang asing” Lanjutnya.
Rakor Tim Pora ini juga hadir beberapa narasumber antara lain kasat intel polres luwu timur, Kepala Kantor Kesbangpol, Kasintel Kejaksaan Negeri Luwu Timur, dan kepala bidang inteljen penindakan dan sistim informasi keimigrasian kemenkumham RI sulawesi selatan.
