Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur melalui bagian organisasi dan pendayagunaan aparatur daerah melakukan rapat koordinasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkup Pemda Luwu Timur.
Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut dibuka langsung oleh Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler yang berlangsung diaula kantor Bupati Luwu Timur, Selasa (6/2/18).
Kabag Organisasi, AR Salim mengatakan, pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Saat ini pelaksanaan reformasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan Road Map reformasi birokrasi 2015-2019 melaui Permenpan No 10 tahun 2015, dimana dalam Road Map tersebut ditetapkan 3 sasaran dan 8 area birokrasi 2015-2019.
“Ketiga sasaran birokrasi ini antara lain birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas,” ungkap Salim.
Menurutnya, pelaksanaan repormasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dimulai sejak tahun 2013 dengan dibentuknya tim pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuang dalam surat keputusan bupati tahun 2013.
Namun, kata Salim, karena adanya perubahan stuktur organisasi perangkat daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 maka perlu ditetapkan kembali tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi yang dituangkan dalam surat keputusan bupati luwu timur Nomor 132/IV/Tahun 2017.
Sementara itu, Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan, reformasi birokrasi difokuskan pada 8 area perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan paraturan perundang-undangan dan kualitas pelayanan publik.
“Selaku pimpinan daerah, saya berharap dengan adanya pelaksanaan rapat koordinasi ini, tim percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup pemerintah kabupaten luwu Timur mantapkan koordinasi sehingga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam birokrasi didaerah,” ungkapnya.
