Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur khususnya daerah pemilihan kecamatan Wotu dan Burau melakukan kunjungan kerja atau reses dalam rangka pembahasan RAPBD TA. 2020 mendatang.
Reses dilakukan empat hari, dimulai tanggal 28 hingga 31 Oktober 2019, dengan pembagian dua hari tatap muka dengan masyarakat bertempat di aula kantor camat Wotu dan Burau, sementara dua hari lagi untuk investigasi lapangan.
Reses anggota DPRD Dapil Wotu dan Burau ini diikuti oleh enam orang anggota dewan yakni : M. Sarkawi Hamid, Alpian Alwi, Masrul Suara, Heriyanti Harun, Sunawar dan Badawi Alwi.
Ketua tim reses, Sarkawi mengatakan bahwa, kunjungan kerja anggota dewan ini dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di tahun mendatang.
“Pertemuan kita hari ini menunjukkan bahwa masih sangat besar ekpektasi masyarakat terhadap wakilnya di DPRD,” terang Sarkawi.
Terkait usulan masyarakat, anggota Dewan dari partai Gerindra ini mengatakan bahwa, pihak eksekutif mestinya lebih selektif untuk melihat kebutuhan masyarakat yang masuk skala prioritas, penting dan mendesak. Pasalnya, ada yang penting tapi tidak mendesak.
“Ini penting saya sampaikan supaya tidak timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada DPRD,” kata Sarkawi.
Ia juga menambahkan, Luwu Timur sangat kaya dari segi potensi alam diluar tambang yang hanya menyumbang kurang lebih 300 miliar dari APBD Luwu Timur. Jika dibandingkan dengan potensi pertanian, perikanan dan kelautan, sektor tambang sangat kecil. Sayangnya potensi ini belum dikelola secara maksimal.
Pada kunjungan kerja atau reses ini, hampir semua usulan dari masyarakat mengarah ke pembangunan fisik, baik jalan, jembatan, irigasi desa, dan pengaspalan. Ada juga yang mengusulkan motor pengangkut sampah, kesejahteraan guru hingga kenaikan honor tenaga upah jasa.
Khusus di kecamatan Wotu, warga mengusulkan untuk perbaikan pembangunan rumah adat Wotu sebagai simbol budaya.
Sementara di kecamatan Wotu, beberapa kepala desa yang memprotes karena tidak melihat alokasi anggaran di desa nya pada tahun 2020 mendatang.
Reses anggota DPRD ini diikuti oleh para kepala OPD, Camat, kepala desa, BPD, kepala sekolah, Puskesmas dan Tokoh masyarakat di Kecamatan Wotu dan Burau. (rhj)
