Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 (hingga November) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Kamis (9/1/2025).
Dalam laporan tersebut, BPK menyampaikan 16 rekomendasi penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Luwu Timur.
Penyerahan LHP ini dilakukan langsung oleh Kepala BPK Sulsel, Dr. Amin Adab Bangun, kepada Bupati Luwu Timur, Budiman, di Auditorium Lantai II BPK Perwakilan Sulsel, Makassar.
Budiman, dalam sambutannya menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Ada 16 rekomendasi yang harus kami selesaikan, dan ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah. Kami akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti semua rekomendasi ini sesuai arahan BPK,” tegas Budiman.
Rekomendasi yang disampaikan BPK terkait dengan perbaikan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Kepala BPK Sulsel, Amin Adab Bangun, menekankan pentingnya segera menyelesaikan temuan tersebut. “Rekomendasi kami mencakup aspek kepatuhan dan kinerja. Tindak lanjut yang cepat akan sangat berpengaruh pada pencapaian pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam acara ini, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Fadjry Djufry, mengingatkan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menindaklanjuti catatan BPK.
“Setiap rekomendasi dari BPK harus menjadi perhatian serius. Hal ini untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” tuturFadjry.
