Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler telah mewarning para pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur. Hal itu disampaikan Husler pada Apel pagi dihalaman kantor Bupati, Senin 20 Februari 2017.
Menurut orang nomor satu didaerah yang dijuluki Bumi Batara Guru ini, para pejabat yang ada di SKPD harusnya hanya bekerja secara profesional saja dalam rangka mewujudkan program Pemerintah dan tidak mengurusi yang menjadi kewenangan Bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan Husler berbuntut terkait adanya pejabatnya yang memasukkan pegawai tenaga upah jasa, honorer dan sukarela di masing – masing dinasnya tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Bupati.
“Para Pejabat SKPD, jangan sekali-kali melampaui kewenangan Bupati (dirinya). Selama ini, masih ada beberapa pejabat SKPD yang memasukkan tenaga upah jasa, honorer maupun tenaga sukarela tanpa sepengetahuan saya.”
“Memasukkan tenaga upah jasa, honorer, maupun sukarela, itu kewenangan Bupati. ingat itu! Kalau masih terjadi jangan salahkan saya kalau yang bersangkutan saya evaluasi,” ungkap Husler dihadapan para pegawainya.
Husler juga mengingatkan soal disiplin pegawai yang menurutnya semakin berkurang. Menurutnya, masih banyak pegawai yang terlambat masuk kantor termasuk saat upacara maupun apel pagi digelar.
Kedepan, kata Husler, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur (BKPSDMA) bersama dengan Inspektorat dan Bagian Hukum agar membahas sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Seluruh Pimpinan SKPD termasuk bendahara dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan oleh tim Badan Pemeriksa Kuangan (BPK),” ungkap Husler.
