Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menuntut aksi konkret dari program kemitraan strategis bersama pemerintah pusat demi mendongkrak kesejahteraan kaum hawa. Kerja sama birokrasi ini tidak boleh mandek pada urusan seremonial di atas kertas semata.
Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjono, menegaskan hal tersebut saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, di Jakarta, Senin (25/5/2026). Agenda krusial ini juga mendapat pengawalan langsung dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
Langkah taktis ini sengaja diambil untuk memperluas jangkauan pemberdayaan perempuan di sektor formal maupun informal. Namun, pihak organisasi perempuan tertua di Indonesia ini mengingatkan agar implementasi program di lapangan harus berjalan transparan dan tepat sasaran.
Sebut Keterampilan Kunci Utama Dongkrak Ekonomi Keluarga
Nannie menyatakan bahwa penguasaan keterampilan teknis menjadi kunci utama bagi kaum perempuan untuk menaikkan taraf hidup. Sebab, kompetensi yang mumpuni bakal membuka lebar peluang kerja baru hingga ruang usaha mandiri yang produktif bagi kelompok emak-emak.
Melalui kerja sama ini, Kowani mendesak penyediaan program pelatihan kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, kurikulum pelatihan juga harus menyentuh kebutuhan riil para pelaku usaha mikro di tingkat akar rumput.
“Saya ingin kerja sama dengan kementerian ini benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi kaum perempuan di lapangan. Kita harus memastikan bahwa modal keterampilan ini bisa mengentas kemiskinan secara berkelanjutan,” tegas Nannie dalam sambutannya.
Wamenaker Janji Optimalkan Program Perlindungan Pekerja Perempuan
Merespons desakan tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyambut baik sikap kritis yang ditunjukkan oleh jajaran pengurus Kowani. Oleh karena itu, kementerian berjanji akan mengoptimalkan seluruh lini balai latihan kerja milik pemerintah.
Sebab, pelibatan organisasi masyarakat penopang seperti Kowani menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan nasional. Dengan demikian, sinergi ini diharapkan mampu mempercepat penyerapan tenaga kerja wanita sekaligus menekan angka pengangguran.
Kementerian Ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk terus membuka akses permodalan dan pendampingan pascapelatihan. Melalui pengawasan bersama ini, kedua lembaga optimis dapat melahirkan generasi perempuan mandiri yang siap menopang stabilitas ekonomi nasional.
