Komisi II gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas perdagangan, koperasi dan UKM (Disdagkop UKM), Dinas Pertanian (Distan), mengundang para distributor dan pengecer pupuk subsidi se-Luwu Timur di Kantor DPRD Luwu Timur, Jumat (9/2/2018).
RDP ini dilaksanakan sebagai lanjutan dalam rangka menguak mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang ditenggarai tidak tersalurkan secara baik dan benar. Olehnya itu, Komisi II DPRD Lutim mengundang pihak distributor dan pengecer guna mengklarifikasi data awal dari pihak kelompok tani dan masyarakat serta mendengarkan pemaparan dari pihak Disdagkop UKM dan Distan.
Hadir dalam RDP, Ketua Komisi II DPRD Iwan Usman, Wakil Ketua Komisi Andi Baharuddin, Anggota Komisi Suwandi Sujito, Hj Harisah Suharjo, Sukman Sadike, dan I Made Sariana.
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi II Iwan Usman mengatakan merupakan kewajiban pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada para kelompok tani (poktan) yang berhak berdasarkan Rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang telah mereka buat didampingi penyuluh sesuai petunjuk dan aturan yang ditetapkan pemerintah.
Iwan menghimbau kepada para distributor dan pengecer pupuk bersubsidi agar menaati aturan permentan yang berlaku. Distributor pupuk bersubsidi diharuskan memiliki modal yang cukup untuk menebus pupuk dan berkewajiban menyalurkannya kepada pengecer yang selanjutnya disalurkan kepada poktan yang berhak dan berdasarkan RDKK yang ada.
“pihak pengecer diharapkan menebus terlebih dahulu ke distributor dan selanjutnya para poktan menebus kepihak pengecer, dan tidak dibenarkan untuk membayar di depan (DO),prinsipnya ada uang ada barang,” jelas Iwan.
Salah satu pengecer yang hadir dalam RDP mengatakan pada tiap daerah mungkin berbeda-beda karakter petaninya, pengecer tersebut mengungkapkan petani di daerahnya gila judi, sehingga para petaninya cenderung menitipkan dananya (DO) kepada pengecer untuk menebus pupuk walaupun pupuk belum diterima. “Mereka berfikiran daripada habis untuk main judi, lebih baik dananya disimpan ke pengecer,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Iwan mengatakan dirinya bersama komisi II mengajak dinas terkait akan melakukan tinjauan ke lapangan guna bertatap muka langsung dengan para poktan di masing-masing daerah untuk mendapatkan informasi tambahan. “Kami membutuhkan data valid untuk merumuskan yang terbaik penyelesaian carut-marut terkait pupuk subsidi.” Tutup Iwan.
