Sejumlah pejabat setingkat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo merasa terkejut saat mendapat permintaan sejumlah dana untuk pengurusan Surat Keputusan (SK) Wali Kota terpilih di Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri).
Informasi yang dihimpun, beberapa hari terakhir informasi terkait adanya permintaan dana tunai untuk pengurusan SK Wali Kota tersebut menjadi isu hangat dibicarakan dikalangan PNS di Pemkot Palopo.
Sejumlah pejabat yang dimintai dana pengurusan SK tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Andi Fatahillah, Kepala Dinas Pariwisata, Andi sakti Raja, Kepala Dinas Pendudukan, Andi Rahmat, Kabag Umum, Haifa, dan Asisten II, Khairuddin.
Salah seorang pejabat yang di dikonfirmasi terkait permintaan dana tersebut tidak menampik kebenaran informasi tersebut. Menurutnya permintaan dana tersebut dilakukan via telpon oleh seseorang yang suaranya tak asing ditelinganya.
“Itu betul adanya. Saya pun mendapat telpon terkait permintaan dana tuk digunakan pengurusan SK Walikota di Jakarta,” ungkapnya seraya meminta agar namanya tidak di publikasikan.
Lain halnya, Kepala Dinas Pariwisata, Andi Sakti malah menampik kabar tersebut dan menegaskan jika dirinya tidak pernah mendapat telpon terkait permintaan dana tersebut.
“Ditelpon saja tidak, apalagi mau memberikan dana. Jadi kabar itu tidak benar adanya,” tegas Andi Sakti. Dia menambahkan bahwa secara instansi, Dinas Pariwita tidak memiliki domain sekaitan penerbitan SK Wali Kota, Kamis (30/5/13).
Dari sumber terpercaya yang berhasil dihubungi luwuraya.com, menyebutkan bahwa sejumlah pejabat di Pemkot Palopo telah memberikan sejumlah uang tunai kepada oknum pejabat sebagai panjar untuk pengurusan SK Wali Kota. (*)
Amran Amir
