Pro dan kontra keberangkatan 29 Anggota DPRD Luwu Timur, ke Pulau Jawa dalam rangka pembahasan dua Ranperda terus berlanjut. Kali ini, tersebar isu jika sebelum keberangkatan Anggota DPRD tersebut, sempat meminta ‘Jatah Uang Jalan’ ke sejumlah SKPD di Luwu Timur.
Meski baru sebatas isu yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, namun isu ini sempat menjadi perbincangan masyarakat hingga di dunia maya seperti di jejaring sosial.
Luwuraya.com yang coba mencari tahu informasi ini, pun sempat mewawancarai salah satu pimpinan SKPD di Luwu Timur yang meminta agar identitasnya dirahasiakan.
Menurut sumber tersebut, aksi minta jatah uang jalan yang dilakukan anggota DPRD Lutim tersebut sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Menurutnya, kebiasaan negatif itu kerap dilakukan jika akan melakukan tugas ke luar kota, seperti study banding yang dilakukan kali ini.
“SKPD terkait dengan ranperda yang sedang dibahas, selalu dibebankan dana tambahan perjalanan, padahal pada dasarnya DPRD sudah memiliki anggaran tersendiri untuk kegiatan-kegiatan tersebut,” ujar sumber tersebut.
Menurutnya, hal ini berdampak pada kinerja SKPD dalam rangka pengusulan Ranperda ke DPRD. “Karena kebiasaan itu, kami di SKPD biasanya malas untuk mengusulkan ranperda ke DPRD untuk menghindari beban biaya tambahan itu,” katanya.
Mengonfirmasi hal ini, Ketua DPRD Luwu Timur, Sukman Saddike membantah isu tersebut. Menurutnya, mustahil bagi anggota DPRD Lutim untuk meminta biaya tambahan kepada SKPD dalam rangka study banding, sebab seluruh biaya sudah ditanggung dari pos anggaran tersendiri.
“Untuk study banding semuanya sudah ditanggung melalui SPPD, yang sudah dirincikan seluruh kebutuhan perjalanan anggota DPRD selama melakukan dinas di luar daerah, mulai dari transportasi, konsumsi, penginapan, dan kebutuhan lainnya,” ujar Sukman.
Meski begitu, dia tidak menampik jika terkadang ada inisiatif dari pimpinan SKPD untuk membiayai kegiatan di luar agenda perjalanan. “Misalnya jika kita melakukan makan bersama dengan pihak terkait, SKPD biasanya berinisiatif sendiri untuk membiayai hal itu, namun itu bukan atas permintaan kami,” tegasnya.
Dia pun meminta kepada pimpinan SKPD yang merasa pernah didatangi anggota DPRD Lutim untuk dimintai biaya tambahan seperti yang diisukan tersebut, agar dapat melaporkan hal itu untuk ditindak tegas.
Alpian Alwi/Asdhar
