Pemerintah Kota Palopo baru mulai melakukan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kota Palopo. Padahal, sesuai peraturan pelaksana BPJS Kesehatan yaitu Perpres Jaminan Kesehatan (Jamkes) dan PP Penerima Bantuan Iuran (PBI), batas waktu pelaksanaan BPJS sudah harus mulai direalisasikan pada Januari tahun depan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Palopo, M Judas Amir meminta kepada pihak terkait agar memperhatikan betul regulasi pelaksanaan BPJS agar tidak melenceng.
“Jangan sampai pelaksanaannya melenceng ke kiri, sementara undang-undangnya lari ke kanan,” ujar Judas saat pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi BPJS kesehatan yang dilaksanakan di Hotel Citra Buana Palopo, Selasa (29/10/13).
Judas pun menjamin jika dirinya akan memantau langsung realisasi pelaksanaan BPJS agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar masyarakat betul betul bisa menerima jaminan kesehatan sesuai dengan keiningan program tersebut.
Pada kegiatan tersebut turut dihadir kadis kesehatan Ishak Iskandar, Kepala Askes Cab. Kota Palopo. Dan peserta Advokasi dan sosialisasi dari berbagai unsur kesehatan Kota Palopo.
Untuk diketahui, sesuai jadwal yang diatur oleh pemerintah pusat, BPJS bidang kesehatan akan mulai dilaksanakan awal Januari tahun depan berkaitan dengan peleburan PT Askes Persero ke dalam lembaga itu. Untuk bidang ketenagakerjaan baru akan dilaksanakan awal 2015 setelah peleburan PT Jamsostek ke dalam BPJS.
Haris
