Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo, Hamzah jalante menyebutkan jika porsi anggaran pada APBD Kota Palopo sudah dapat disebut sebagai pro rakyat.
Hal itu diungkapkan Hamzah saat hadir sebagai narasumber pada Dialog Interaktif Palopo Kita yang digelar oleh Radio Acca FM, senin (29/12/14) malam tadi. Selain Hamzah, juga hadir Wakil Ketua Komisi III DPRD Palopo, Steven yang juga tampil sebagai narasumber.
Disebutkan Hamzah, keterbatasan keuangan daerah membuat pemerintah harus pintar-pintar menetapkan program pembangunan prioritas yang akan dilaksanakan. Dia merincikan, APBD Kota Palopo tahun 2015 yang ditetapkan sekitar Rp700 miliar, dan sekitar 56 persen diperuntukkan untuk belanja pegawai.
“Tetapi coba kita lihat sejumlah program, misalnya alokasi anggaran Pendidikan yang diamanahkan pemerintah sebesar 20 persen, untuk Kota Palopo justru dialokasikan lebih dari 30 persen, belum lagi anggaran kesehatan sebesar 15 persen,” ujar Hamzah.
Dia menilai, Pemerintah Kota Palopo sebisa mungkin menetapkan program prioritas pembangunan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Jika kita menampung aspirasi masyarakat mulai dari Musrembang tingkat Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, maka dibutuhkan anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk dapat memenuhi semua, dan kondisi anggaran kita sangat terbatas. Untuk itu perlu dilakukan pemilahan program yang dianggap prioritas untuk dilakukan,” ujar Hamzah.
Dia mencontohkan program prioritas dimaksud seperti pengalihan anggaran pengadaan 12 mobil dinas pemerintah, menjadi pengadaan dua unit bus perintis untuk dipergunakan antar jemput siswa, karena keterbatasan bus perintis yang beroperasi saat ini.
“Kondisi kendaraan mobil kepala dinas yang usianya sudah lebih dari Sembilan tahun, sedianya kami lakukan pembaharuan di tahun 2015. Namun disebabkan karena adanya aspirasi masyarakat di kecamatan Battang yang mengeluhkan para aiswa bergelantungan di bus perintis yang jumlahnya hanya satu unit, membuat anggaran mobil dinas kita alihkan untuk pengadaan bis, ini APBD Pro Rakyat atau bukan,” ujar Hamzah.
Dia pun merincikan sejumlah program Pemerintah Kota Palopo lainnya seperti mengirim para pemuda untuk disekolahkan menjadi pelaut, melatih wirausaha baru, serta pengadaan mesin pembuatan snack untuk digunakan para wirausaha baru untuk mulai memproduksi, dan program lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Palopo, Steven meminta kepada masyarakat Kota Palopo untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan DPRD dalam menjalankan tugas membangun daerah ini, sembari tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
