Sebanyak 124 Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Luwu Timur mengikuti diklat penguatan kapasitas pemerintah desa yang dipusatkan di Kampus II Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan, Cendawasih Makassar, Senin (18/05/15).
Selain diklat, juga dilakukan Bimbingan teknis (Bimtek) Renja dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) bagi perencana SKPD yang berjumlah 43 peserta.
Kepala Bidang PSDMA dan Diklat BKPPD Alimuddin Bahtiar mengatakan kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman aparat perencana dalam membentuk sikap perilaku dan mindset aparat perencana yang profesional di dalam penyusunan dokumen RKPD dan Renja bagi aparatur di lingkup Pemkab Luwu Timur.
Sementara itu, kata Alimuddin, diklat Kades ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam penganggaran, keuangan dan kekayaan termasuk pengadaan barang dan jasa dan penyusunan produk hukum di Desa bagi Pemerintah Desa.
“Bimtek ini berlangsung selama enam hari dari tanggal 18 hingga 23 Mei 2015 di kampus I dan II Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan. dengan pemateri dari pejabat struktural dan fungsional (widyaiswara) badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulsel, BPKP Provinsi, Biro Aset Setda Provinsi, Bappeda (tim penilai RKPD)Pemprov dan BPM Provinsi Sulsel,” ungkap Alimuddin.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, Bahri Suli mengatakan RKPD ini disusun dengan tujuan untuk mewujudkan sinergitas pada tataran perencanaan, penganggaran, pelaksanaa dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan serta mengefisienkan alokasi sumber daya dalam pembangunan.
“RKPD memuat isu strategis, prioritas pembangunan dan rencana kerja baik yang akan dilakukan pemerintah maupun melalui dukungan partisipasi masyarakat,” ungkap Bahri
Pada kegiatan ini, Bahri berharap agar perencana SKPD yang mengikuti bimtek RKPD ini dengan serius agar nantinya dalam menyusun RKPD telah sejalan dengan visi misi daerah.
Terkait diklat Kades, penguatan kapasitas pemerintah desa merupakan kunci utama untuk melakukan pembangunan partisipatif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya harus mampu dikelola dengan maksimal.
Apalagi pemerintah desa akan mengelola dana yang cukup besar dari pemerintah pusat sehingga ini harus di imbangi dengan penguatan kapasitas SDM Kades agar tidak menyalahi aturan nantinya.
“Dengan penguatan kapasitas yang memadai akan berdampak positif terhadap pembangunan masyarakat desa,” ungkap Bahri.
Selain Sekertaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, dalam kegiatan tersebut turut dihadiri, Kepala Badan Diklat Provinsi, Irman Yasin Limpo, Anggota DPRD Luwu Timur, Tugiat, Kepala BKPPD, Noviya Syahirani Syam, Kepala Bappeda, Muh Zabur, dan Kepala BPMPD, Andi Tabacina Achmad.
