DPRD Luwu Timur melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam daerah terkait Ranperda APBD TA 2019. Kunker dibagi menjadi 4 wilayah sesuai daerah pemilihan.
Untuk daerah Kecamatan Malili, Rombongan yang dipimpin Anggota DPRD Hj. Harisah Suharjo, sebelumnya meminta penjelasan beberapa item kegiatan dari OPD Pemkab Luwu Timur terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai lokasi dan diskripsi kegiatan fisik yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2019 mendatang.
“Dinas PUPR memiliki kegiatan dengan anggaran terbanyak pada tahun depan, dan juga memiliki kegiatan-kegiatan yang urgent menjadi prioritas infrastruktur dalam pengembangan daerah,” jelas Harisah di Aula Kantor Camat Malili. Selasa (30/10).
Berlanjut kunker ke beberapa lokasi. Kegiatan Fisik yang bersumber pada dana DAK pun tak luput dari pengawasan. Harisah berpendapat kegiatan fisik haruslah lebih mementingkan azas manfaatnya, terlebih lagi hal tersebut demi kepentingan umum.
“Contohnya dalam jaringan irigasi, haruslah diperhatikan hulunya terlebih dahulu apa sudah dibendung atau belum, karena tujuannya adalah persiapan pengairan pertanian pada musim kemarau,” papar Harisah.
Anggota DPRD Najamuddin juga menyoroti kegiatan fisik yang bersifat urgent, seperti beberapa plat duicker yang ambruk di jalan manurung – lakawali membutuhkan perhatian. Menurutnya jika tidak segera ditangani akan berdampak pada putusnya akses warga ke Angkona.
Selain Hj. Harisah Suharjo dan Najamuddin, juga hadir Anggota DPRD KH. Suardi Ismail, beberapa PPK dari Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, dan OPD lainnya lingkup Pemkab Luwu Timur.
