Pemerintah pusat dan daerah bersiap mengantisipasi lonjakan harga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menegaskan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar daring pada Senin, 24 Februari 2025, Tomsi menyoroti sejumlah faktor pemicu inflasi, mulai dari pasokan pangan hingga gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.
Rakor tersebut diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan jajaran pemerintah daerah, seperti Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palopo.
“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menjaga stabilitas harga,” kata Tomsi dalam pertemuan itu.
Pemerintah menilai bahwa inflasi yang tidak terkendali berisiko menekan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, upaya mitigasi seperti operasi pasar dan subsidi transportasi menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan jika diperlukan.
Tomsi juga meminta agar pemantauan harga di pasar dilakukan secara berkala. Jika ditemukan lonjakan harga yang signifikan, pemerintah daerah diminta segera mengambil tindakan intervensi untuk menekan dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam beberapa tahun terakhir, gejolak harga pangan kerap menjadi perhatian utama menjelang hari besar keagamaan. Dengan adanya koordinasi lebih awal, pemerintah berharap stabilitas harga bisa tetap terjaga sehingga masyarakat tidak terbebani.
Pemerintah pusat dan daerah kini dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pasokan, distribusi, dan harga. Kesiapan dalam menghadapi potensi kenaikan harga akan menjadi kunci dalam memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
