LUWU TIMUR – Dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pembinaan kader bagi Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang berlangsung di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Lutim, Senin (04/12/2023).
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April didampingi Ketua TP PKK Lutim sekaligus Wakil Ketua II Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lutim, Hj. Sufriaty Budiman yang juga sebagai narasumber, Sekretaris DP2KB, I Dewa Putu Alit S, Ketua Baznas Lutim serta para Kader PPKBD dan Sub PPKBD.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April mengatakan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat indonesia tidak hanya sekarang, tetapi utamanya adalah di masa depan. Dimana peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 mengarahkan pendekatan pencegahan lahirnya balita stunting melalui pendampingan keluarga.
“Maka dari itu, kader inilah yang akan menjadi kunci dari pada stunting karena berinteraksi langsung dengan calon pengantin, masyarakat, ibu hamil sampai melahirkan. Mereka diedukasi dari gizi maupun sisi KB dan perencanaan jadi keluarga sehat,” tutur April .
Oleh karena itu, dr. April mengatakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyambut baik atas terselenggaranya pembinaan kader ini mengingat kegiatan ini sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Lutim.
“Percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Luwu Timur dibutuhkan kinerja kita semua utamanya peranan kader yang hadir pada hari ini,” harapnya.
Sementara Wakil Ketua II TPPS, Hj. Sufriaty dalam pemaparannya mengatakan stunting dipengaruhi oleh status kesehatan remaja, ibu hamil, pola makan balita, serta ekonomi, budaya, maupun faktor lingkungan seperti sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan.
“Indonesia menargetkan angka stunting turun hingga 14% pada tahun 2024, sementara angka stunting di tahun 2021 mencapai 24%. 23% bayi lahir sudah stunting, maka intervensi harus dimulai sebelum bayi lahir bahkan sejak perempuan masih di usia remaja,” jelas Hj. Sufriaty.
Lebih lanjut, Hj. Sufriaty mengatakan kader PPKBD, Sub PPKBD dan tenaga pelaksana KIE memiliki tugas diantaranya ; mengelola dan membina program KB di tingkat Desa, memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan konseling kepada masyarakat, melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan program KB di tingkat Desa, dan kegiatan lain yang merupakan program pemerintah.
“Oleh itu PPKBD dan Sub PPKBD memegang peranan penting dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga,” terang Hj. Sufriyati.
Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan penyerahan paket peduli stunting tahap III oleh Hj. Sufriaty didampingi Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Ketua Baznas Lutim dan Sekretatis DP2KB kepada empat orang penerima. (dew/ikp-humas/kominfo-sp)
