Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai serius mendorong hilirisasi komoditas kakao dengan menyiapkan rencana pembangunan industri pengolahan kakao di Kecamatan Tomoni.
Langkah ini dinilai menjadi peluang besar agar petani di Bumi Batara Guru tidak lagi hanya menjual biji kakao mentah dengan nilai ekonomi terbatas.
Rencana tersebut dibahas dalam kegiatan diseminasi studi kelayakan (Feasibility Study) yang digelar di Media Center Diskominfo-SP Luwu Timur, Selasa (12/05/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Pandu Juara” yang difokuskan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan masyarakat.
Pemkab Luwu Timur menggandeng Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar bersama BUMDesma Batara Guru Juara dalam penyusunan kajian tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Luwu Timur, Awaluddin Anwar, mengatakan selama ini potensi kakao di daerah belum memberikan dampak ekonomi maksimal karena sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Selama ini kita hanya menjual biji kakao tanpa pengolahan lanjutan. Padahal nilai tambah terbesar justru ada pada produk turunannya.
Karena itu, studi kelayakan ini menjadi langkah penting untuk mendukung hilirisasi kakao di Luwu Timur,” ujar Awaluddin.
Ia menjelaskan, industri tersebut nantinya diproyeksikan mampu memproduksi berbagai turunan kakao seperti bubuk kakao hingga lemak kakao yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasar.
Rencananya, pabrik pengolahan kakao akan dibangun di Desa Sumber Alam, Kecamatan Tomoni. Lokasi itu dipilih karena berada dekat dengan kawasan perkebunan masyarakat sehingga dinilai lebih efisien dari sisi distribusi bahan baku.
Narasumber dari BBSPJIHPMM Makassar, Ardiansyah, menyebut secara teknis maupun ekonomis pembangunan industri kakao di Luwu Timur sangat memungkinkan untuk direalisasikan.
“Ketersediaan bahan baku cukup besar dan berkelanjutan. Ini menjadi modal utama untuk mendukung berdirinya industri pengolahan kakao di daerah,” jelasnya.
Selain meningkatkan harga jual hasil perkebunan petani, proyek tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan kerja baru serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
