Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2015 Kabupaten Luwu Timur menembus angka satu Triliun lebih. Hal tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma dihadapan pimpinan dan anggota DPRD pada sidang paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Selasa (18/11).
Andi Hatta Marakarma saat menyampaikan nota pengantar RAPBD TA 2015 menjelaskan penyusunan RAPBD TA 2015 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan dari sisi pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah, sekaligus memperhatikan upaya pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2015.
Selanjutnya, gambaran umum struktur RAPBD TA 2015 antara lain, pendapatan ditargetkan Rp1.050.294.478.822 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar, Rp150.624.013.183, dana perimbangan sebesar Rp621.649.387.057, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp278.021.078.582
Sementara total belanja sejumlah Rp1.166.316.022.893 terdiri atas belanja tidak langsung Rp510.514.169.859 dan belanja langsung Rp655.801.853.034. Defisit sebesar Rp116.021.544.071 dan pembiayaan netto sebesar Rp116.021.544.071.
Usai menyerahkan draft rancangan APBD TA 2015 dilanjutkan dengan penandatangan persetujuan bersama antara Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma dan Ketua DPRD, Amran Syam.
Selain menyerahkan draft RAPBD, sidang paripruna juga mengadendakan jawaban bupati terkait pemandangan fraksi terhadap tiga ranperda yakni Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2034 dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Hatta mengatakan terkait padangan fraksi Demokrat mengenai pemetaan zona bencana di Kabupaten Luwu Timur telah diperintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera melakukan pemetaan wilayah zona rawan bencana, sementara untuk sarana dan perasarana akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Ini juga menjawab pandangan fraksi PAN dan Gerindra.
Terkait pandangan fraksi Golkar, akan dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis dalam bentuk budidaya secara berkelanjutan dalam upaya mendorong kemandirian wilayah pesisir secara terpadu. Terkait retribusi kepelabuhan yang diajukan Fraksi Gerindra, Pemkab sepakat akan memberdayakan masyarakat lokal disekitar wialayah pelabuhan.
