Ancaman banjir di Kota Palopo kembali menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kondisi Sungai Amassangan yang dinilai semakin memprihatinkan mendorong Pemerintah Kota Palopo bergerak mencari dukungan pusat untuk penanganan sungai dan pengendalian banjir.
Hal itu dibahas saat Wali Kota Naili bersama Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin melakukan audiensi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut komunikasi Pemerintah Kota Palopo dengan Pimpinan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, terkait penguatan koordinasi penanganan banjir di Palopo.
Dalam audiensi itu, Naili menyoroti kondisi Sungai Amassangan yang setiap tahun berpotensi meluap dan memicu banjir di kawasan permukiman warga.
“Ini sudah menjadi momok setiap tahun. Karena itu kami berharap ada penanganan segera, terutama revitalisasi dan normalisasi sungai,” ujar Naili.
Menurutnya, sejumlah ruas sungai di Kota Palopo membutuhkan intervensi dari BBWS, baik untuk normalisasi aliran maupun perbaikan konstruksi sungai yang mulai rusak.
Kondisi tersebut dinilai semakin mendesak di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Karena itu, pemerintah kota kini mendorong pola kolaborasi dengan kementerian dan balai teknis sesuai kewenangannya.
Wali kota berharap penanganan sungai nantinya tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga memberi rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-Perkim Kota Palopo, Harianto, mengungkapkan bahwa BBWS meminta pemerintah kota menyiapkan dokumen Detail Engineering Design (DED) sebagai syarat penanganan.
“Alhamdulillah DED sudah kami siapkan dan mudah-mudahan tahun ini bisa segera terlaksana,” katanya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Palopo juga diminta menyusun master plan pengendalian banjir agar penanganan bisa dilakukan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Selain persoalan banjir, audiensi tersebut juga membahas peningkatan layanan air bersih di Kota Palopo. Tahun ini, Palopo mendapat bantuan rehabilitasi jaringan distribusi pipa Bambalu–Battang dengan nilai proyek sekitar Rp23 miliar.
Program tersebut akan dilaksanakan oleh BBWS melalui revitalisasi jaringan distribusi air, yang diharapkan mampu meningkatkan suplai air bersih ke masyarakat.
“Harapannya distribusi air lebih maksimal dan kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” jelas Harianto.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Palopo memperkuat layanan dasar publik, sekaligus menjawab persoalan banjir dan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan warga.
