Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, meminta pelaku usaha dan masyarakat di daerah itu tidak mengabaikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang mulai berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026.
Menurut Ober, sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut menjadi langkah penting untuk memotret kondisi riil perekonomian daerah, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar.
“Data ekonomi yang akurat sangat menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan, termasuk dalam penyusunan program pembangunan dan penguatan sektor usaha,” ujar Ober.
Ia mengatakan keterlibatan aktif masyarakat dan pelaku usaha akan membantu pemerintah memperoleh gambaran nyata perkembangan ekonomi di Luwu Timur.
“Karena itu kami berharap pelaku usaha tidak mengabaikan sensus ini. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri dilakukan untuk mendata seluruh aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia, mencakup sektor perdagangan, jasa, industri, hingga ekonomi digital.
Pendataan dilakukan menggunakan beberapa metode, mulai dari wawancara tatap muka berbasis digital atau Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI), pengisian mandiri secara online melalui Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI), hingga metode Paper and Pencil Interviewing (PAPI).
Pemerintah menegaskan pendataan tersebut bukan untuk kepentingan perpajakan, melainkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur, Abdullah Pannu, mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi pijakan penting dalam melihat struktur dan potensi ekonomi daerah.
Menurut Abdullah, seluruh data individual masyarakat dan pelaku usaha dijamin kerahasiaannya dan hanya akan ditampilkan dalam bentuk agregat.
“BPS menjamin kerahasiaan data responden. Data yang dikumpulkan tidak akan dipublikasikan secara individu dan bukan untuk kepentingan pajak,” tegas Abdullah.
Ia berharap seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM dan sektor ekonomi digital di Luwu Timur, dapat memberikan data yang benar dan lengkap agar hasil sensus benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Semakin baik kualitas data yang diberikan masyarakat, semakin tepat pula arah kebijakan pembangunan yang bisa disusun pemerintah,” ujarnya.
