Rekomendasi DPRD Soal Penghentian Sekkab Dinilai Tidak Prosedural

Asdhar
2 Min Read
×

Terima Kasih Atas Dukungan Anda!

Anda akan dialihkan ke halaman SociaBuzz resmi kami untuk memberikan dukungan.

Buka Halaman Dukungan

Sejumlah legislator di Kabupaten Luwu Utara mengaku terkejut ketika mengetahui lembaga tempatnya bernaung telah menerbitkan rekomendasi penghentian atau pencopotan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Luwu Utara, Mujahiddin Ibrahim beberapa waktu lalu.

Salah satunya yakni Sudirman Salomba, legislator dari Partai RepublikaN ini mengaku tidak mengetahui adanya rekomendasi dari DPRD Lutra terkait pengentian Sekkab Lutra. Menurutnya, rekomendasi dari DPRD itu seharusnya dilahirkan melalui rapat seluruh anggota DPRD dan perlu dilakukan pengkajian.

“Ketika prosedur itu dilakukan pasti masing-masing Anggota berbeda-beda pendapat dan selama ini belum pernah dibahas mengenai rekomendasi tersebut,” ujar Sudirman.

Menurutnya, penerbitan rekomendasi DPRD kepada kepala daerah harus melalui sidang pleno sehingga ada keputusan yang bersifat kolektif.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi I DPRD Lutra, Pilosopis Rusli yang mengaku tidak tahu-menahu tentang adanya rekomendasi dari DPRD terkait penonaktifan Sekkab Lutra itu.

“Permasalahan ini tidak pernah dibahas ditingkat Komisi dan pleno apalagi Paripurna,” ujar Pilosopis.

Menurutnya, jika ada rekomendasi yang dilahirkan tidak melibatkan seluruh anggota DPRD, maka hal itu dinilai bertentangan dengan PP No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD  Tentang Tata Tertib DPRD, yang menyebutkan rekomendasi DPRD diwajibkan lahir dari rapat anggota DPRD.

“Tidak ada rekomendasi lahir dari rapat pimpinan karena harus melalui prosedur yakni  di tingkat Komisi lalu kemudian materinya dibawa di Pleno dan terakhir di Paripurnakan,” ujar Pilosopis.

Dia menilai, jika benar rekomendasi tersebut memang ada, maka perlu untuk dilakukan peninjauan ulang.

Sementara itu, Ketua DPRD Lutra Basir yang dikonfirmasi membenarkan terbitnya rekomendasi DPRD kepada Bupati Luwu Utara itu.

Menurut Basir, Surat Rekomendasi itu diterbitkan berdasarkan rapat pimpinan DPRD. “Yang jelas pimpinan DPRD menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, persoalan apa jadinya Sekkab Lutra nantinya itu keputusan Bupati,” ujar Basir.

Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

Share This Article
PNFPB Install PWA using share icon

For IOS and IPAD browsers, Install PWA using add to home screen in ios safari browser or add to dock option in macos safari browser