Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat sistem perlindungan sosial dan kesetaraan gender di tingkat pedesaan melalui peluncuran program internasional bertajuk ELEVATE.
Program strategis yang didukung penuh oleh Uni Eropa ini akan menyasar 10 desa percontohan di lima wilayah kecamatan hingga November 2029 mendatang.
Peluncuran resmi dan koordinasi awal program multi-sektor ini berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda Kabupaten Luwu, Belopa, Senin (18/05/2026).
Agenda strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Bappelitbangda Luwu, Moch Arsal, dan dihadiri sekitar 40 peserta dari unsur birokrasi serta jaringan masyarakat sipil.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk membangun masyarakat yang mandiri dan inklusif. Sinergi program pemerintah daerah dengan Uni Eropa serta para mitra ini diharapkan mampu menghadirkan dampak nyata bagi warga,” ujar Moch Arsal.
Integrasikan Perlindungan Hukum dan Kemandirian Ekonomi
Program ELEVATE (Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women) diimplementasikan oleh Save the Children Indonesia bersama konsorsium mitra lokal.
Jaringan ini melibatkan Forum Pengada Layanan (FPL), LBH Apik, LPP Bone, Perkumpulan Wallacea, serta SCF.
Skema kerja sama global ini sengaja mengintegrasikan sistem pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dengan program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan atau Women’s Economic Empowerment (WEE).
Pendekatan ganda ini dinilai efektif memangkas akar kerentanan sosial-ekonomi yang kerap menimpa kelompok rentan di desa.
Selain isu gender, peluncuran ini juga dirangkaikan dengan Program CORE (Cocoa Resilience & Empowerment).
Program pendamping tersebut difokuskan pada penguatan ketahanan hidup dan kapasitas adaptasi masyarakat lokal di sektor perkebunan komoditas kakao.
Hapus Ego Sektoral, Lima OPD Siap Selaraskan Anggaran
Arsal menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar implementasi program tidak berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri.
“Seluruh target capaian wajib menyatu dan tertuang ke dalam rencana kerja strategis pemerintah daerah,” ujar Arsal.
Merespons instruksi tersebut, lima instansi kunci yakni Dinas Pendidikan, Dinas P3AP2KB, Dinas PMD, Dinas Pertanian, hingga UPTD PPA menyatakan komitmen penuhnya.
Pihak dinas siap menyelaraskan anggaran intervensi guna mendukung kelancaran program di 10 desa binaan tersebut.
